Post Details

• 02 Nop 2026

Rapat Penyusunan Paparan Kepala Daerah dalam Innovative Government Award 2026

• By RSUD JATISAMPURNA
• 34 Kali dilihat

Perkuat Persiapan Innovative Government Award 2026, Bapperida Kota Bekasi Gelar Rapat Penyusunan Paparan Kepala Daerah

KOTA BEKASI – Dalam rangka mematangkan persiapan Pemerintah Kota Bekasi menghadapi tahapan penilaian presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026, telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Paparan Kepala Daerah pada Senin, 2 November 2026, pukul 13.00 WIB hingga selesai. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) Lantai 3 Bapperida Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani No. 1, Kota Bekasi.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11/8616/SJ tanggal 30 Oktober 2026 perihal Tahapan Penilaian Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Pemberian Penghargaan Innovative Government Award 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari tahapan lanjutan setelah dilaksanakannya rapat persiapan awal, dengan fokus pembahasan pada penyusunan dan pemantapan materi paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Daerah dalam proses penilaian IGA Tahun 2026.

Pembahasan dalam rapat diarahkan pada penyusunan substansi paparan yang mampu menggambarkan komitmen dan capaian Pemerintah Kota Bekasi dalam mengembangkan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aspek yang menjadi perhatian meliputi identifikasi inovasi unggulan daerah, penguatan narasi inovasi, penyajian data pendukung, dokumentasi implementasi, serta gambaran manfaat dan dampak inovasi terhadap masyarakat.

Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyusunan materi. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan informasi dan data yang relevan sesuai dengan bidang tugas serta inovasi yang telah dikembangkan. Dengan demikian, materi paparan dapat disusun secara komprehensif, memiliki keterkaitan antarsektor, serta mampu menunjukkan perkembangan inovasi daerah secara terukur.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah (Puskotda) Universitas Muhammadiyah Indonesia, Dr. Ir. Haris Budiyono, M.T.; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi; Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida Kota Bekasi; Plt. Direktur RSUD Jatisampurna; serta Ketua Tim Kerja Inovasi pada Bapperida Kota Bekasi.

Keterlibatan unsur perangkat daerah dan akademisi dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif serta masukan dalam penyusunan materi paparan. Dukungan akademisi melalui Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat substansi, ketajaman analisis, serta penyajian informasi agar materi yang disampaikan memiliki landasan data dan gambaran implementasi yang jelas.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, RSUD Jatisampurna turut menjadi bagian dari perangkat daerah yang mendukung pengembangan inovasi pelayanan publik di Kota Bekasi. Berbagai upaya pembaruan pelayanan kesehatan, termasuk pengembangan inovasi SEHATI (Kesehatan Jiwa Terintegrasi), merupakan bentuk kontribusi sektor kesehatan dalam mendorong pelayanan yang terintegrasi, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui rapat penyusunan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menyelaraskan substansi, melengkapi data dukung, serta memantapkan materi paparan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan tahapan penilaian Innovative Government Award Tahun 2026. Penyusunan materi yang terstruktur dan didukung bukti implementasi yang memadai menjadi bagian penting dalam menggambarkan keberhasilan, keberlanjutan, serta dampak inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya memperkuat budaya inovasi melalui kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah. Partisipasi dalam Innovative Government Award Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk semakin mendorong pengembangan inovasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.